ABSTRAK
Tingkat pendidikan menjadi indikator yang menunjukan derajat
intelektualitas sesorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi
pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang
akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan yang baik. Pada
tingkat pendidikan akuntansi di pemerintah daerah ini pada kenyataanya masih
banyak pejabat pemerintah yang tidak mempunyai kemampuan akuntansi dari
pendidikan formal hal ini bisa mempengaruhi kinerja pemerintah karena
pemerintah kaitanya sangat erat dengan akuntansi.Mulai dari hal yang paling
awal adalah penganggaran untuk periode kedepanya,pengambilan keputusan yang
didasarkan pada laporan keuangan, system akuntansinya seperti SKPD , dan
kebijakan akuntansi. . laporan keungan di buat untuk dapat memberikan informasi
yang relevan dan andal bagi berbagai pihak yang berkepentian terhadap lapoaran
keungan tersebut yang biasanya digunakan dalam mengambil suatu kepeutusan. dan
untuk pemerintah laporan keuangan sangat penting karena digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan seluruh
kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan. Laporan
keuangan bagi pemerintahan digunakan sebagai media Mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
Kata kunci : Tingkat pendidikan,
Kinerja pemerintah, Laporan keuangan
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Dengan bergesernya sistem pemerintahan yang pada
awalnya dari sentralisasi menjadi desentralisasi ini membuat setiap
pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan amanat yang telah diberikan
oleh pemerintah pusat. Selain itu dengan diberikannya wewenang oleh
pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dapat menentukan anggaran untuk satu
tahun berjalan berdasarkan masukan langsung dari masyarakat yang ada di daerah
tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan
keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk dapat membuat laporan
keuangan yang baik dan benar pemerintahan daerah membutuhkan tenaga kerja yang
ahli dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan mampu memahami aturan dalam
penyusunan laporan keuangan daerah. Adapun pemerintah pusat telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah., proses penyusunan laporan keuangan
juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data
yang dihasilkan dari laporan keungan tersebut harus akurat. SAP merupakan
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.Tingkat pendidikan
menjadi indikator yang menunjukan derajat intelektualitas sesorang.
Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat
intelektualitas seseorang. Dengan
tingkat pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah melaksanakan
tugasnya dalam mengelola keuangan yang baik. Setiap SKPD harus mempunyai
aparatur yang kompeten serta dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan akuntansi
dan keuangan yang memadai.Berdasarkan hasil diskusi kami dan kelompok lain pada
perkuliahan Akuntansi Sektor Publik pada semester lalu kami melakukan kunjungan
di berbagai kantor kecamatan yang ada di Jogja hasilnya masih banyak sekali
kantor kecamatan yang belum mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP.
Rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan dikarenakan masih banyak yang
belum mampu menerapkan pemahaman atas SAP dan juga kurang tepatnya penempatan
sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang telah
mereka dalami.
B.
Rumusan
Masalah
1. Bagaimana
pentingnya tingkat pendidikan akuntansi yang ada pada pemerintah daerah ?
2. Bagaimana
laporan keuangan pada pemerintahan daerah ?
C.
Tujuan
Penelitian
1. Mengetahui
pentingnya tingkat pendidikan akuntansi
yang ada di pemerintahan daerah
2. Mengetahui
pentingnya laporan keauangan pemerintah daerah
D.
Kegunaan
Penulisan
1. Kegunaan
Teoritis
-
Pengembangan ilmu
Untuk dapat
menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya,
pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal, dengan sumber
daya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
2. Kegunaan
Praktis
-
Bagi pemerintah pemda
Paper ini akan
membantu pemerintah daerah untuk mengetahui pembuatan laporan keuangan daerah
yang baik.
-
Bagi mahasiswa
Manfaat yang
diterima bagi mahasiswa adalah informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi
tingkat pendidikan dan juga sebagai referensi bagi penulisan paper selanjutnya.
-
Bagi perguruan tinggi
Paper ini akan
membantu universitas dalam memberikan pengajaran mengenai laporan keuangan
pemerintahan daerah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sumber Daya Manusia
Menurut Zuliatri
(2012), Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu,
suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan
fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan
efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja,
untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).
Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang professional
dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa
berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang professional akan mampu
menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang
akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan
keuangan yang berkualitas
B.
Tingkat
Pendidikan akuntansi
Tingkat pendidikan adalah suatu jenjang pendidikan
yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang telah diajalani dan
dibuktikan dengan ijazah yang diterima.Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3
yaitu :
1. Dasar
: Sekolah dasar dan SMP
2. Menengah
: SMA
3. Tinggi
: Perguruan tinggi
Tingkat pendidikan akuntansi bisa diartikan sebagai
jenjang pendidikan yang telah dilalui oleh seseorang dalam bidang
akuntansi.Tingkat pendidikan dalam pemerintahan daerah bisa dilihat dari ijazah
yang telah diperoleh oleh pejabat daerah dan gelar yang telah dimiliki.Tingkat
pendidikan menunjukan derajat intelektualiatas pada seseorang. Semakin tinggi
tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas
seseorang ,dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah
melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan yang baik.
Pada tingkat pendidikan akuntansi di pemerintah daerah
ini pada kenyataanya masih banyak pejabat pemerintah yang tidak mempunyai
kemampuan akuntansi dari pendidikan formal hal ini bisa mempengaruhi kinerja
pemerintah karena pemerintah kaitanya sangat erat dengan akuntansi.Mulai dari
hal yang paling awal adalah penganggaran untuk periode kedepanya,pengambilan
keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan, system akuntansinya seperti
SKPD , dan kebijakan akuntansi.Banyak hal dari akuntansi yang diajarkan secara
formal melalui sistem pendidikan yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah
namun hal ini tidak diimbangi dengan dukungan dari pemerintah daerah itu
sendiri karena masih banyak pejabat pemerintah daerah yang tidak berasal dari
pendidikan formal akuntansi.
Kasus-kasus
yang bermunculan akhir-akhir ini adalah banyaknya pejabat pemerintah daerah
yang melakukan tindakan korupsi hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan
mengecewakan bagi masyarakat karena orang-orang yang seharusnya membangun kehidupan
bermasyarakat yang lebih baik malah merusaknya karena ingin keuntungan secara
individual, dalam hal ini uang kaitanya sangat erat dengan akuntansi jikalau
pada suatu pemerintahan dan didalamnya sangat sedikit pejabat yang mempunyai
pendidikan akuntansi maka dalam pemerintahan tersebut terbuka peluang yang
sangat besar untuk melakukan korupsi, karena dengan sedikitnya tingkat
pendidikan akuntansi dalam pemerintah maka para pejabat pemerintah akan sulit
untuk mendeteksi dimana peluang-peluang yang bisa digunakan oknum pejabat
pemerintah untuk melakukan korupsi.Hal ini tentu berbeda apabila dalam suatu
pemerintahan tingkat pendidikan
akuntansinya tinggi karena dengn tingginya tingkat pendidikan akuntansi pada
suatu pemerintah daerah maka pejabat-pejabat pemerintah didalamnya pasti sudah
mengetahui peluang-peluang yang biasa digunakan untuk tindakan korupsi dan bisa
mencegahnya dengan menutup peluang tersebut.Banyak tindakan korupsi pemerintah
yang dilakukan pada penganggaran, tindakan operasional, dan pengaadan barang.
C.
PENTINGNYA LAPORAN KEUANGAN PEMDA
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah
dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan,
(3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang
berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan
wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola
organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat
pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud
seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini,
pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi
dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan
ketekunan yang wajar. namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya
dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar
pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai
tertentu (Roviyantie, 2011). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada
akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan
dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan
yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin
transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi
keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta
akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah
penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian
dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (Yuliani, 2010).
Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk
memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi tujuan laporan
keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.
Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan
bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. LKPD diharapkan
dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik untuk keputusan ekonomi sosial dan
politik (Arsyiati, 2010).
Laporan
keungan di buat untuk dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi
berbagai pihak yang berkepentian terhadap lapoaran keungan tersebut yang
biasanya digunakan dalam mengambil suatu kepeutusan. dan untuk pemerintah
laporan keuangan sangat penting karena digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan seluruh kegiatan dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
suatu entitas pelaporan keuangan. laporan ini juga membantu untuk menentukan
ketaatan pekerja atau masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. cara
membuat laporan keuangan memengaruhi laporan seluruh kegiatan dan hasil yang
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara sistematis dan terstruktur.
laporan keuangan bagi pemerintah yang disusun oleh setiap entitas pelaporan
juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Laporan
keuangan bagi pemerintah biasa merupakan hal yang bersifat penting karena
digunkan sebagai data atau informasi
ntuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat bisa lebih tepat sasaran.
Laporan
keuangan bagi pemerintahan digunakan sebagai media mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Juga untuk mengetahui apakah sumber daya diperoleh dan digunakan telah sesuai
dengan ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap batas penggunakan anggaran yang
telah ditetapkan dalam APBD/APBN
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimplan
Tingkat pendidikan
menjadi indikator yang menunjukan derajat intelektualitas sesorang.
Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat
intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai,
seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan yang
baik. Setiap SKPD harus mempunyai aparatur yang kompeten serta dilatar belakangi oleh tingkat
pendidikan akuntansi dan keuangan yang memadai. Tingkat pendidikan adalah suatu
jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang
telah diajalani dan dibuktikan dengan ijazah yang diterima. Jenjang pendidikan
dibagi menjadi 3 yaitu Sekolah dasar dan SMP, SMA, Perguruan tinggi. Tingkat
pendidikan dalam pemerintahan daerah bisa dilihat dari ijazah yang telah
diperoleh oleh pejabat daerah dan gelar yang telah dimiliki.Tingkat pendidikan
menunjukan derajat intelektualiatas pada seseorang. Kasus-kasus yang
bermunculan akhir-akhir ini adalah banyaknya pejabar pemerintah daerah yang
melakukan tindakan korupsi hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan
mengecewakan bagi masyarakat karena orang-orang yang seharusnya membangun
kehidupan bermasyarakat yang lebih baik malah merusaknya karena ingin
keuntungan secara individual, dalam hal ini uang kaitanya sangat erat dengan
akuntansi jikalau pada suatu pemerintahan dan didalamnya sangat sedikit pejabat
yang mempunyai pendidikan akuntansi maka dalam pemerintahan tersebut terbuka
peluang yang sangat besar untuk melakukan korupsi, karena dengan sedikitnya
tingkat pendidikan akuntansi dalam pemerintah maka para pejabat pemerintah akan
sulit untuk mendeteksi dimana peluang-peluang yang bisa digunakan oknum pejabat
pemerintah untuk melakukan korupsi. Laporan keuangan bagi pemerintah biasa
merupakan hal yang bersifat penting karena digunkan sebagai data atau informsi
ntuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat bisa lebih tepat sasaran. Laporan
keuangan bagi pemerintahan digunakan sebagai media Mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
B.
Saran
Paper
yang kami buat masih memiliki banyak kekurangan, dari segi hal peulisan maupun
kelengkapan informasi yang kami dapat, keterbatasan mnengenai data yang membuat
data kami tidak begitu banyak. Kami menyarankan kepada penneliti selanjutnya
agar lebih menambah data yang ada. Data yang kami dapat hanya beberapa saja,
peneliti selanjutnya wajib menambahkan data yang lebih banyak dan lengkap.
Ruang lingkup dari data kami juga hanya wilaayah kota jogja, diharapkan
peneliti memperluas ruang lingkup penelitiann. Bagi pembaca kami mohon maaf
apabila banyak kekrangan dalam paper ini, Pilihlah informasi yang menurut anda
bermafaat dan buang yang bersifat negatif.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyiati. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan
Keuangan Terhadap
Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBP Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja
Instansi. Tesis. Universitas Syiah Kuala
Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik
Suatu Pengantar. Erlangga
Nordiawan, D. 2007. Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta. Salemba Empat
Roviyantie, D. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah. Universitas Siliwangi
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah. Jakarta
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
Zuliarti, 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.
